Mekanisme Kerja Pimpinan IMM

MEKANISME KERJA PIMPINAN

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH 

Oleh: M. alifuddin 

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Pimpinan dalam mekanisme kerja ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pasal 2 Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme kerja terletak pada pimpinan masing-masing tingkat 

BAB II

SUSUNAN POKOK PIMPINAN IMM 

Pasal 3

1. Pimpinan IMM adalah pimpinan yang memimpin Ikatan secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas susunan pokok, yaitu unit-unit kerja dan lembaga musyawarah.

2. Unit-unit kerja Pimpinan IMM adalah pengelompokan dalam satuan pembagian tugas pimpinan yang terdiri dari Badan Pimpinan Harian (BPH), Badan Pimpinan Otonom (BPO), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

3. Lembaga musyawarah Pimpinan IMM adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen organisasi. 

BAB III

TUGAS POKOK UNIT-UNIT KERJA DPP IMM

Pasal 4

1. Pimpinan IMM terdiri dari 3 Unit kerja dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

1. Badan Pimpinan Harian (BPH), bertugas sebagai unit pengambilan kebijakan umum organisasi.

2. Badan Pimpinan Otonom (BPO), yang terdiri atas Lembaga Semi Otonom dan Lembaga Otonom, bertugas sebagai Unit pengambilan kebijakan operasional di bidangnya secara otonom dan profesional.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT), bertugas sebagai tim kerja operasional.

2. Dalam keadaan tertentu, seluruh unit kerja Pimpinan IMM dibantu oleh tenaga profesional dan para spesialis sebagai pelaksana. 

BAB IV

BADAN PIMPINAN HARIAN 

Pasal 5

1. BPH adalah sekelompok pimpinan/manajemen Ikatan yang dipilih dan diberi amanat oleh Muktamar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang atau Musyawarah Komisariat.

2. BPH terdiri dari 26 orang dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Umum              : 1 orang

Ketua Bidang              : 10 orang

Sekretaris Umum        : 1 orang

Sekretaris Bidang        : 10 orang

Bendahara Umum       : 1 orang

Wakil Bendahara        : 3 orang

3. Ketua dan Sekretaris Bidang terdiri dari:

Ketua dan Sekretaris Bidang Organisasi

Ketua dan Sekretaris Bidang Kader

Ketua dan Sekretaris Bidang Keilmuan

Ketua dan Sekretaris Bidang Hikmah

Ketua dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Ketua dan Sekretaris Bidang Immawati

Ketua dan Sekretaris Bidang Dakwah

Ketua dan Sekretaris Bidang Media dan Pengembangan Teknologi

Ketua dan Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 6

Pembagian Tugas BPH

A. Police Umum

I. Ketua Umum

1. Memimpin Pimpinan IMM (DPP/DPD/PC/PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam IMM.

2. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan mewakili IMM serta bertindak ke luar/dalam untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan organisasi.

3. Memimpin rapat pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan rapat kerja gabungan.

4. Mengkoordinasi pembagian tugas ketua-ketua bidang dan mengawasi tugas-tugas bidang tersebut.

5. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang prinsipil dan merupakan sikap Ikatan.

6. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja pimpinan IMM sesuai dengan prosedur yang berlaku.

7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas ketua umum kepada Sekretaris Umum atau salah satu Ketua Bidang.

8. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan Ikatan setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM.

9. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua bidang yang terkait dan atau Lembaga Otonom.

II. Sekretaris Umum

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan serta bersama ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan.

2. Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang.

3. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya security Ikatan.

4. Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi.

5. Dalam keadaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.

6. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.

7. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

III. Bendahara Umum

1. Bersama Ketua Umum menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (RAPBI).

2. Bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan IMM.

3. Bertanggungjawab atas kebijakan pencarian dan pencairan dana Ikatan.

4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil Bendahara.

5. Bersama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keuangan ikatan, baik pendapatan maupun pengeluaran organisasi.

B. Bidang-Bidang

I. Ketua-Ketua

1. Ketentuan Umum

a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program Pimpinan IMM sesuai dengan bidang tugas atau atas nama kebijakan yang ditetapkan.

b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan pembidangan tugas kepada Pimpinan IMM dibawahnya.

c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

d. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.

e. Memimpin rapat koordinasi bidang.

f. Mengambil kebijakan dari atas nama Pimpinan IMM untuk kebijakan Ikatan sesuai dengan bidangnya.

g. Menjabarkan dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan bidangnya.

h. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

2. Ketentuan Khusus

a. Bidang ORGANISASI, Memformulasikan arah dan kebijakan organisasi serta membangun kualitas organisasi di atas landasan moralitas guna mewujudkan organisasi yang sehat, dinamis dan berwibawa.

b. Bidang KADER, Memformulasikan arah dan kebijakan perkaderan Ikatan serta pengembangan potensi kader guna mewujudkan kualifikasi kader yang bermutu.

c. Bidang KEILMUAN, Membangun tradisi intelektual di atas landasan etika dan moril, guna mewujudkan insan intelektual yang sarat nilai.

d. Bidang HIKMAH, Mengoptimalkan peran politik ikatan guna mewujudkan tatanan demokrasi, sosial dan religius (demsosrel).

e. Bidang SOSIAL dan PEMBERDAYAAN, Membangun gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan peran sosial Ikatan dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

f. Bidang EKONOMI dan KEWIRAUSAHAAN, Mengkaji permasalahan ekonomi umat dan bangsa serta mengembangkan kewirausahaan kader dan organisasi bersinergi dengan Muhammadiyah dan alumni serta Pemerintah, BUMN dan kelompok swasta.

g. Bidang IMMAWATI, Memantapkan konsepsi, fungsi dan peran Immawati di tengah sebagai public spare.

h. Bidang DAKWAH, Memformulasikan gerakan dakwah Islam bernuansa pencerahan dan menggembirakan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah IMM.

i. Bidang MEDIA dan PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, Mengembangkan media komunikasi dan informasi untuk penguatan langgam komunikasi internal dan eksternal serta memperluas peran kader dan alumni IMM di dunia media komunikasi.

j. Bidang SENI, BUDAYA dan OLAHRAGA, Menyelenggarakan aktivitas minat dan bakat kader di bidang seni, budaya dan olahraga serta menjadi kontributor kajian dan pelestarian seni dan budaya bangsa.

II. Sekretaris-Sekretaris

1. Ketentuan Umum

a. Bersama Ketua Bidang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas serta menandatangani surat-surat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

c. Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan Sekteraris Umum berdasarkan kesepakatan.

d. Mewakili Sekretaris Umum jika berhalangan.

e. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum dalam hal pelaksanaan administrasi.

2. Ketentuan Khusus

a. Sekretaris (Organiasasi):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Organisasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.

2. Bertanggungjawab atas data organisasi.

3. Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.

4. Bertanggungjawab atas inventarisasi dan peraturan-peraturan organisasi.

5. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

b. Sekretaris (Kader):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Kader dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas data Kader dan Pimpinan.

3. Bertanggungjawab atas administrasi perkaderan.

4. Bertanggungjawab atas rapat koordinasi bidang.

c. Sekretaris (Keilmuan):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Keilmuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas data dan perangkat teknologi Ikatan.

3. Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

d. Sekretaris (Hikmah):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Hikmah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksternal organisasi.

3. Bertanggungjawab atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

e. Sekretaris (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas dokumentasi aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bertanggungjawab atas keperluan administrasi rapat rutin.

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

f. Sekretaris (Ekonomi dan Kewirausahaan)

1. Bersama-sama Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas perbelanjaan rumahtangga perkantoran.

3. Bertanggungjawab atas keperluan konsumsi rapat rutin.

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

g. Sekretaris (Immawati):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Immawati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan/kesejahteraan pimpinan.

3. Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian kantor.

4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

h. Sekretaris (Dakwah):

1. Bersama-sama Ketua Bidang Dakwah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas data muballigh/muballighat Ikatan.

3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

i. Sekretaris (Media dan Pengembangan Teknologi)

1. Bersama-sama Ketua Bidang Media dan Pengembangan Teknologi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas operasional media informasi organisasi dan jaringan media eksternal.

3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

j. Sekretaris (Seni, Budaya dan Olahraga)

1. Bersama-sama Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Bertanggungjawab atas data potensi seni, budaya, dan olahraga kader.

3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

III. Bendahara-Bendahara

1. Ketentuan Umum

a. Mewakili Bendahara Umum jika berhalangan.

b. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh bendahara Umum.

c. Bersama Bendahara Umum mengatur kebijaksanaan keuangan organisasi.

d. Bertanggungjawab kepada Bendahara Umum.

2. Ketentuan Khusus

a. Wakil Bendahara I:

1. Bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan.

2. Bertanggungjawab atas penyimpanan (saving) keuangan.

3. Menyusun Laporan keuangan satu kali sebulan.

b. Wakil Bendahara II :

1. Bertanggungjawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan.

2. Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan badan-badan usaha mandiri.

3. Bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga-lembaga otonom.

c. Wakil Bendahara III :

1. Bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan.

2. Bertanggungjawab atas belanja harian ikatan.

BAB V

BADAN PIMPINAN OTONOM

Pasal 7

1. Badan Pimpinan Otonom adalah kelompok pimpinan yang diangkat dan disyahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara proporsional dan profesional.

2. Badan Pimpinan Otonom dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar, Musyda, Musycab atau Musykom dan atau kebutuhan Pimpinan.

3. Kaidah Badan Pimpinan Otonom ditetapkan dalam peraturan khusus. 

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

1. Unit Pelaksana Teknis adalah tim kerja yang dibentuk atau perorangan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas harian maupun insidentil.

2. Unit Pelaksana Teknis dibentuk atau diangkat berdasarkan kebutuhan pimpinan.

3. Menurut teknisnya, Unit Pelaksana Teknis dapat berupa Panitia Pengarah/SC, Panitia Pelaksana/OC, Tim investigasi dan Advokasi, dan semacamnya.

4. Kaidah Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam peraturan khusus. 

BAB VII

TATA HUBUNGAN

Pasal 9

1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi semua unit kerja, apabila Ketua Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM yang sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

2. Sekretaris Umum adalah pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM dan oleh karenanya Sekretaris Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi ke semua jurusan.

3. Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretaris Bidang atas terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat.

4. Apabila Sekretaris Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah satu sekretaris sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

5. Bendahara Umum adalah penanggungjawab pengadaan dan penggunaan dana, yang dalam tugasnya dibantu oleh para wakil bendahara.

6. Apabila Bendahara Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah seorang Wakil Bendahara sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

7. Ketua-ketua Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan sektor–sektor kegiatan pada bidang bersangkutan, khususya dalam melaksanakan keputusan Muktamar/Tanwir serta program yang telah digariskan.

8. Ketua bidang adalah pengarah, koordinator dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang yang dilaksanakan unit-unit kegiatan Pimpinan IMM dan atau level pimpinan di bawahnya.

9. Sekretaris Bidang bertanggungjawab bersama Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugas bidangnya dan sekaligus menjadi Sekretaris Bidang.

10. Apabila Ketua dan Sekretaris Bidang berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM lainnya berdasarkan musyawarah.

11. Hubungan kerja horizontal antar Badan Pimpinan Otonom dan atau dengan pihak lain harus dilakukan sepengetahuan Pimpinan IMM.

12. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pimpinan Otonom melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan dikontrol oleh Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi.

13. Lalu lintas keuangan Badan Pimpinan Otonom, dikoordinir oleh Wakil Bendahara II untuk keperluan laporan keuangan Ikatan secara menyeluruh.

14. Badan Pimpinan Otonom (BPO) bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

15. Personil Unit Pelaksana Teknis berasal dari lintas lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan atau berkala.

16. Setiap akhir pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan IMM, selanjutnya menjadi bahan laporan Pimpinan IMM setiap Tanwir/Muktamar, Musyda, Musycab, atau Musykom.

BAB VIII

LEMBAGA MUSYAWARAH 

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan Lembaga Musyawarah adalah rapat-rapat Pimpinan IMM terdiri dari :

a. Rapat Pleno

b. Rapat Badan Pimpinan Harian

c. Rapat Koordinasi Bidang

d. Rapat Badan Pimpinan Otonom

e. Rapat Kerja Gabungan.

2. Rapat-rapat tersebut dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir selama undangan secara sah sudah disampaikan.

Pasal 11

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, Ketua dan Sekretaris Badan Pimpinan Otonom.

2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali yang waktunya disepakati oleh Rapat BPH sebelumnya, dan atau dalam keadaan tertentu Rapat Pleno diadakan.

3. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan IMM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang berkenaan dengan:

a. Pentanfidzan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja.

b. Perencanaan dan atau kebijakan bidang.

c. Laporan-laporan bidang.

d. Laporan-laporan lembaga otonom.

e. Pemecahan masalah mendasar organisasi dan pimpinan.

f. Penentuan keputusan lainnya dan sikap Ikatan yang berdampak luas pada masyarakat, umat dan bangsa.

4. Agenda Rapat Pleno ditetapkan berdasarkan kepentingan.

5. Apabila ada permasalahan penting, mendesak dan berskala nasional, maka Rapat Pleno dapat menghadirkan Ketua Umum.

6. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan atau pimpinan yang ditugaskan.

7. Semua keputusan Rapat Pleno hanya bisa dibatalkan oleh Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 12

Rapat Badan Pimpinan Harian (BPH)

1. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, diutamakan anggota Badan Pimpinan Harian, diadakan secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum.

2. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah bagian subordinatif dan memperoleh pelimpahan wewenang dari rapat pleno, dengan tugas:

a. Penyelesaian masalah pada tingkat operasional.

b. Penetapan rencana kebijakan taktis operasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Otonom, termasuk hubungan eksternal.

c. Pembahasan dan pengelolaan masalah yang dijadikan bahan atau usulan untuk Rapat Pleno.

3. Agenda rapat BPH terdiri dari.

a. Siraman rohani

b. Informasi aktual

c. Evaluasi aktivitas pimpinan pasca rapat BPH sebelumnya.

d. Pembahasan kebijakan/program.

e. Pembahasan surat masuk.

f. Agenda lain.

4. Rapat BPH dipimpin oleh anggota BPH yang ditugaskan.

Pasal 13

Rapat Koordinasi Bidang

1. Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diikuti Ketua dan Sekretaris Bidang dan anggota Badan Pimpinan Otonom terkait. Mengingat status Badan Pimpinan Otonom adalah lembaga Otonom, maka rapat ini pun sifatnya koordinatif, bukan instruktif.

2. Rapat Koordinasi Bidang ini sewaktu-waktu dapat diikuti oleh Pimpinan IMM di bawahnya untuk pelaksanaan program bidang yang sifatnya koordinatif.

3. Rapat Koordinasi bertugas untuk membahas :

a. Kebijakan dan perencanaan operasional serta strategi implementasi program.

b. Memecahkan masalah lingkup bidang dan menerima aspirasi lingkungan luar yang relevan.

c. Menyusun usulan perencanaan strategis lingkup bidang yang dianggap perlu untuk diputuskan ditingkat rapat BPH.

4. Agenda Rapat Koordinasi Bidang ditetapkan oleh ketua/sekretaris bidang atas amanah Rapat BPH dan atau diusulkan oleh anggota Badan Pimpinan Otonom.

5. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Ketua Bidang yang ditugaskan.

Pasal 14

Rapat Badan Pimpinan Otonom

1. Rapat Badan Pimpinan Otonom diikuti oleh anggota Badan Pimpinan Otonom yang diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan.

2. Mengingat prinsip kerja DPO/LO ini adalah proporsional dan professional, maka rapat-rapatnya juga dapat dibagi lagi ke dalam rapat tim kerja, panitia pelaksana dan sebagainya menurut keperluan tuntunan manajemen, namun tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan rapat Badan Pimpinan Otonom.

3. Rapat Badan Pimpinan Otonom bertugas untuk membahas kebijakan-kebijakan operasional program mandiri maupun mitra yang meliputi :

a. Pengorganisasian sampai pengendalian teknis operasional, meliputi perencanaan pelaksanaan program kerja.

b. Perencanaan/pencarian mitra kerja dan penggalian sumber dana.

c. Evaluasi kerja mingguan.

d. Membahas persoalan yang timbul dalam lingkungan BPO.

4. Rapat BPO dipimpin oleh ketua BPO dan atau yang ditugaskan.

Pasal 15

Rapat Kerja Gabungan

1. Rapat Kerja Gabungan adalah rapat Pimpinan IMM yang menghimpun seluruh unit kerja Pimpinan IMM, diadakan setahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.

2. Rapat Kerja Gabungan bertugas untuk membahas :

a. Menetapkan visi-misi organisasi dan atau mereview visi-misi sebelumnya.

b. Uraian program kerja amanat Muktamar dan atau mereview hasil Rapat Kerja Gabungan sebelumnya.

c. Dalam keadaan tertentu RKG mengeluarkan rekomendasi.

3. Agenda Rapat Kerja Gabungan ditetapkan oleh Pimpinan IMM.

4. Rapat Kerja Gabungan dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditugaskan. 

BAB VII

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

1. Berdasarkan kebutuhan, maka DPP IMM dapat membentuk Badan Pimpinan Semi Otonom (BPSO) seperti lembaga, Biro, atau korps dan semacamnya yang berstatus Semi Otonom.

2. Semua peraturan tambahan yang timbul kehendak point 1 pasal 14) tersebut, maka diatur dalam kaidah tersendiri.

3. Mekanisme kerja ini dapat diterapkan dan dijadikan pedoman untuk mekanisme kerja di semua tingkatan (DPP IMM, DPD IMM, PC IMM dan Pimpinan Komisariat IMM se-Indonesia).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Mekanisme Kerja ini akan diatur kemudian.